Keterlibatan Perempuan dalam struktur Pemerintahan Desa telah diatur secara tegas dalam Regulasi, termasuk dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, minimnya proporsi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Perempuan menjadi kurang terfokus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Representasi Politik Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi Perempuan dalam keanggotaan dan pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, serta pendekatan fenomenalogi. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Miles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah Politik Kehadiran dari Anne Philips. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Representasi Politik Perempuan di keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sebagaimana harapan Regulasi dan Masyarakat. Representasi Politik Perempuan secara Deskriptif atau kuantitas berdasarkan kuota 30% keterwakilan Perempuan di BPD sudah terpenuhi dengan adanya satu orang keterwakilan Perempuan di keanggotaan BPD dari seluruh jumlah BPD tujuh orang. Namun secara Substansif BPD keterwakilan Perempuan belum dapat memberikan pengaruh secara signifikan. Sedangkan secara Transformatif BPD keterwakilan Perempuan belum memiliki strategi untuk mengatasi hambatan sistematik dan budaya. BPD keterwakilan perempuan secara kinerja sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD Perempuan, Namun hal ini belum mencapai tingkat yang maksimal ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam hal ini dan menjadi penghambat bagi BPD keterwakilan Perempuan berpartisipasi aktif dalam keanggotaan dan proses pengambilan keputusan di BPD yaitu Kurangnya dukungan keluarga, Peran ganda, Faktor pendidikan dan Faktor usia.