DINI ANGGRAENI, DINI ANGGRAENI (2025) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBATASI AKTIVITAS PENAMBANGAN MINYAK ILEGAL DILAHAN PERTANIAN DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. Masters thesis, Universitas Indo Global Mandiri.
Dini Anggraeni_2020610013_file cover-daftar isi.pdf
Download (1MB) | Preview
dini anggraeni_2020610013_file full karya ilmiah .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
TURNITIN IGM .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Peran Pemerintah Dalam Membatasi Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal
Dilahan Pertanian Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan hal yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi peran pemerintah dalam menghentikan praktik ekstraksi minyak
ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Keberadaan sumur minyak tradisional di
wilayah tersebut, khususnya di Desa Berlian Makmur, menimbulkan permasalahan
karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan mereka dari
aktivitas ekstraksi minyak ilegal. Data dikumpulkan melalui metode observasi,
wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap aktif terlibat
dalam kegiatan pertambangan minyak ilegal serta menunjukkan resistensi terhadap
peraturan yang berlaku. Mereka cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap
larangan pengeboran minyak ilegal. Masyarakat di Desa Berlian Makmur lebih
tergiur oleh keuntungan ekonomi dibandingkan dengan ancaman sanksi dari aparat
kepolisian maupun kepala desa, sehingga upaya penghentian aktivitas ilegal ini
menjadi sangat sulit.
Berdasarkan temuan penelitian, pola relasi kuasa dalam praktik
pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Sungai Lilin tergolong dalam pola
organizational corporation, di mana kelompok penambang minyak ilegal
beroperasi layaknya entitas bisnis yang berupaya menjalin kerja sama dengan
pejabatsetempat. Praktik inisering kali melibatkan partisipasi pejabat dalam bentuk
penyertaan modal atau bentuk kolaborasi lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah
perlu menetapkan kebijakan yang tegas dan terstruktur terkait pengelolaan sumber
daya alam, serta mendorong penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan.
Di tingkat desa, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas
pertambangan ilegal sangat diperlukan, yang mencakup peningkatan frekuensi
patroli, tindakan hukum yang tegas, serta penerapan sanksi yang efektif terhadap
pelanggar.
Kata kunci : Ekologi Politik dan Tambang Minyak Ilegal
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya > Ilmu Pemerintahan S1 |
| Depositing User: | mr. Perpustakaan UIGM |
| Date Deposited: | 21 Oct 2025 04:29 |
| Last Modified: | 21 Oct 2025 04:29 |
| URI: | https://repository.uigm.ac.id/id/eprint/5485 |
