Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam penerapan sistem electronic parking (E-parking) di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Analisis difokuskan pada sejauh mana penerapan e-parking mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan parkir sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip Good Governance di tingkat pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang, pengelola e-parking, serta masyarakat pengguna layanan parkir di kawasan BKB. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta dokumen resmi terkait pengelolaan parkir. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-parking di kawasan Benteng Kuto Besak telah memberikan dampak positif terhadap transparansi sistem pembayaran dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Namun, optimalisasi pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya praktik pungutan liar, keterbatasan infrastruktur dan jaringan sistem digital, rendahnya literasi masyarakat terhadap pembayaran non-tunai, serta pengawasan dan sosialisasi yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menghambat efektivitas e-parking dalam menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi e-parking di kawasan Benteng Kuto Besak memerlukan penguatan peran Dinas Perhubungan Kota Palembang secara berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan pengawasan di lapangan, penguatan regulasi pendukung, peningkatan kualitas infrastruktur sistem e-parking, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juru parkir. Dengan langkah tersebut, penerapan e-parking diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan PAD serta penerapan Good Governance di Kota Palembang.