Hambatan Penerapan E-Government Dalam Bidang Pelayanan Publik Pada Kesbangpol Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan penerapan E-Government pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang dan melakukan bagaimana upaya agar terciptanya suatu kebijkan penerapan e-government yang efektif dan efisien.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini berupa rangkaian kata tertulis yang dihasilkan dari wawancara sehingga mampu menggambarkan apa saja yang menjadi faktor- faktor penghambat penerapan e-government pada Kesbangpol kota Palembang penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentudalam metode ini peneliti adalah instrumen kunci untuk mekmanai dan menginterprestasikan setiap gejala dan situasi sosial tertentu. Sehingga peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengolah, mendengar, menulis dan menguraikan secara ulang hasil wawancara agar menjadi rangkaian kata berbentuk narasi.
Hasil dari penelitian dan temuan selama melakukan penelitiandi lapangan menunjukan terdapat pengambat bahwa identifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan pada Kesbangpol kota Palembang terutama paada sumber daya manusia (SDM), ketersediaan perangkat, anggaran, maupun faktor birokrasi atau faktor stakholder serta hambatan eksternl pada lingkungan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis menggunakan teori E-Government faktor penghamabat penerapan E-government dari Ali Rokhman (2008) yang memiliki 3 indikator yaitu: 1. Peopleware, 2. Hardware, 3. Organoware.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan faktor penghamabat penerapan pada Badan Kesbangpol di Kota Palembang pengembangan e-government terhambat oleh keterbatasan kemampuan SDM, terutama di kalangan staf senior, serta kebutuhan mendesak akan pelatihan. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dan masalah keamanan data menjadi kendala signifikan. Struktur organisasi yang tidak fleksibel dan birokrasi yang panjang juga menghambat implementasi e-government.