Strategi KPU Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait strategi KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus utama dari penelitain ini adalah untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan ataupun kendala dalam proses pemilihan terhadap pemilih disabilitas yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya di Kota Palembang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana didefinisikan oleh (Dr. Tjipto Subadi, 2006), yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dengan pendekatan fenomenologi, yang memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa data tersebut berkaitan dengan pemahaman, pengalaman, dan makna yang disampaikan oleh narasumber kepada peneliti.
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu di Kota Palembang cukup signifikasn, namun jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai setengah dari jumlah yang terdaftar dalam DPSHP. KPU Kota Palembang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan yang ada, terutama dalam aspek pemutakhiran data, sosialisasi, dan pemungutan suara. KPU juga telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas, seperti penyediaan huruf braille bagi pemilih tuna netra, menyediakan form C3 untuk pendampingan dan layanan jemput bola bagi disabilitas yang tidak bisa datang langsung ke TPS. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti kegiatan sosialisasi yang belum menyeluruh dan keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sepenuhnya aksesibel bagi pengguna kursi roda.
Dalam temuan ini, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Palembang cukup signifikan, meskipun belum mencapai potensi penuh. KPU telah melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada, baik dari segi pemutakhiran data, sosialisasi, dan pemungutan suara. KPU juga telah berupaya menyediakan fasilitas seperti penyediaan huruf braille untuk disabilitas tuna netra hingga layanan jemput bola. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki seperti, melakukan kegiatan sosialiasi yang lebih menyeluruh dan peningkatan aksesibilitas TPS yang lebih ramah untuk pengguna kursi roda.