Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Pembangunan ekonomi wilayah merupakan suatu proses dimana pemerintah
dan seluruh elemen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatnya kesejahteraan. Ketimpangan wilayah
selalu menjadi permasalahan yang signifikan sebab mempengaruhi kelancaran
proses pembangunan. Tentunya, masalah ketimpangan perlu segera diatasi karena
ketimpangan yang ekstrim dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan
ekonomi wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-
2021.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan Indeks
Entropi Theil dan Tipologi Klassen sebagai alat analisis. Data yang digunakan
merupakan data sekunder berupa jumlah penduduk, PDRB per kapita, PDRB
menurut lapangan usaha dan laju pertumbuhan ekonomi sedangkan pengumpulan
data berupa studi dokumenter yaitu dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)
dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata ketimpangan ekonomi
wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sampai
2021 sebesar 1,305. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi
wilayah masih tergolong tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil analisis Tipologi
Klasen bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam
golongan Daerah Relatif Tertinggal. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Ogan
Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat
Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara,
Kabupaten Prabumulih, Kota Pagar Alam dan KotaLubuk Linggau. Diharapkan
kepada pemerintah daerah dapat dikaji lebih mendalam potensi/unggulan setiap
wilayah dan lebih fokus memilih satu atau dua komoditas yang perlu dibina dan
ditingkatkan produksi serta pemasarannya mulai dari hulu ke hilir agar mendapat
nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.