Implementasi Peraturan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeetahui bagaimana implementasi peraturan dispensasi nikah berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.
Kemudian hasil analisis dan temuan di lapangan dari penelitian ini mengunakan teori menurut Van Metter dan Van Horn, yang terdapat 6 indikator yaitu, Ukuran dan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik menunjukan bahwa hasil implementasi peraturan dispensasi nikah Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang, yang belum berjalan baik dan optimal, dari Pemerintah belum ada dukungan terhadap kasus dispensasi nikah itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang baik, membuat implemetasi dispensasi nikah belum berjalan dengan baik dan optimal.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa implementasi peraturan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang belum berjalan baik dan optimal karena belum ada dukungan dari Pemerintahan setempat, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang baik. Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, seharusnya masyarakat patuh, dan melaksanakan dengan baik dan optimal dengan aturan yang di atur oleh Undang-undang, kepada instansi yang melayani dispensasi nikah agar memberikan bimbingan dalam pendidikan dan psikologis anak yang melakukan pernikahan dini, damn hendaknya KUA dan Pengadilan dapat menjalin kerjasama dalam mensosialisasikan Perundang-undangan pernikahan, hal ini diharapkan dapat menjadi penegetahuan pada masyarakat tentang peraturan Undang-undang tentang pernikahan.