Peran Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Pasar Ikan Modern Kota Palembang

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran pemerintah melalui Dinas Perikanan Kota Palembang dalam pengembangan Pasar Ikan Modern Kota Palembang.
Dalam skripsi ini peneliti juga menggunakan metode kualitatif dengan melihat langsung fenomena yang terjadi dan berkembang terhadap peran-peran pemerintah. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, pengumpuan dokumen-dokumen, dan materi audio serta visual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori yang telah dianalisis melalui Teori Peran menurut Arif dalam (Nurdin et al. 2014) yang memiliki 4 indikator yaitu (1) Peran pemerintah sebagai regulator, Pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi berupa keputusan walikota tentang tim percepatan pemanfaatan tetapi Dinas Perikanan Kota Palembang belum membuat kebijakan ataupun peraturan atas terbengkalainya Pasar Ikan Modern Kota Palembang lebih dari 1 tahun ini. (2) Peran pemerintah sebagai dinamisator, Dinas Perikanan Kota Palembang hanya melakukan pergerakan untuk mencari mitra pengelola Pasar Ikan Modern saja. Sehingga selama mitra yang bersedia menjadi pengelola belum ada, maka Dinas Perikanan akan terus melakukan pembiaran bahkan tidak ada pergerakan terhadap program alternatif lainnya. (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator, kondisi Pasar Ikan Modern Kota Palembang saat ini sudah tidak terawatt lagi. Sehingga hal ini menunjukkan peran Dinas Perikanan sebagai fasilitator ini belum maksimal. dan (4) Peran pemerintah sebagai katalisator, Dinas Perikanan Kota Palembang belum berperan aktif dan responsif atas pengembangan dan percepatan pemanfaatan Pasar Ikan Modern. Hingga saat ini Pasar Ikan Modern masih mengalami kekosongan status pengelola yang mengakibatkan tidak adanya pemanfaatan sementara.
Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kota Palembang belum berperan aktif bahkan seolah acuh akan pengembangan Pasar Ikan Modern. Terbengkalainya Pasar Ikan Modern ini terjadi karena tidak adanya status pengelola yang jelas. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi tentang tim percepatan pemanfaatan, tetapi Dinas Perikanan Kota Palembang hanya menegaskan status sebagai pengawas sehingga adanya keterbatasan kewenangan untuk membuat kebijakan ataupun peraturan.

Kata kunci : Peran pemerintah, Tumpang Tindih, Pasar Ikan Modern.