Perlu menjaga dan mengelola rumah susun dengan baik sangatlah penting
guna memastikan kualitas kehidupan penghuni serta menjaga kelestarian lingkungan
sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah memfokuskan untuk mengetahui
bagaimana Pengelolaan dan kendala terhadap pengelolaan rumah susun di 24-26 Ilir
Barat Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Kemudian peneliti melakukan Observasi, Wawancara
mengisi kuesioner dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Urban Governance UN-Habitat
2002 untuk melakukan analisis terdapat empat indikator yaitu, 1. Pengaturan
Institusional, Pembangunan rumah susun dibangun melalui program pemerintah
untuk membangun rumah susun di kota-kota besar, pembangunan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagai Penganti Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 Tentang Rumah Susun lalu adanya Peraturan Walikota Palembang
Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rumah susun. 2. Partisipasi Publik, dalam
pengelolaan rumah susun warga penghuni rumah susun masih minim kesadaran
individu serta kurang tersosialisasi dengan baik terkait pengelolaan rumah susun
seperti hal dalam menjaga kebersihan, bekerja sama sehingga sulit diatur. 3.
Akuntabilitas, terhadap pengelolaan rumah susun ternyata terdapat hambatan dan
kendala serta kurang maksimal sehingga menyebabkan pengelolaan rumah susun
tidak terorganisasi dengan baik, kemudian belum ada upaya yang dilakukan dan
seperti hanya berupa tinjauan belum ada perhatian yang lebih serius. 4. Kohesi Sosial,
terdapat ketimpangan warga penghuni yang dipengaruhi oleh keadaan kondisi dan
situasi rumah susun sepertihal terdapat adanya Lokalisasi Prostitusi, Kriminal,
Konflik, PHBS yang buruk, Sanitasi, serta adanya kekhawatiran warga penghuni
akan terjadi bencana musibah yang akan menimpa mereka karena rumah susun yang
sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat tinggal.