Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui Penerapan coretax Administration System (Coretax) menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi teknis yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem perpajakan berbasis digital secara efektif. Salah satu bentuk Meningkatkan Kemampuan ASN yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perpajakan bagi Bendahara pengeluaran dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) No 81 tahun 2024 tentang sistem inti adminisrasi perpajakan coretax dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Perpajakan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, penyebaran lembar pertanyaan sebagai data pendukung, serta dokumentasi. Analisis Penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan george C. Edward yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81 Tahun 2024 Tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Dalam Pelaksanaan Bimbingan teknis perpajakan Tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana dengan cukup berhasil melalui berdasarkan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward. Pada indikator Komunikasi, Penyampaian informasi pelatihan telah dilakukan secara jelas sehingga mudah dipahami peserta, indikator Sumber Daya didukung oleh Kompetensi Narasumber, Kesiapan Panitia, serta Sarana dan Prasarana yang memadai, disposisi didukung oleh komitmen panitia, narasumber,serta struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, Implementasi masih belum optimal karena masih ditemukan berupa gangguan pada sistem coretax, kurangnya kesiapan perangkat peserta saat praktik pengunaan coretax, dan terbatasnya jangkauan pelatihan. Berdasarkan Kondisi tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan kesiapan pelaksanaan pelatihan, memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak serta memperluas pelaksanaan bimbingan teknis perpajakan secara berkelanjutan
Adapun dari pihak direktorat jenderal pajak diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kesiapan coretax serta memperkuat dukungan teknis kepada instansi pelaksanaan bimbingan teknis agar implementasi sistem dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Kata Kunci: Coretax, Bimbingan Teknis, Implementasi kebijakan.