Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik laten pendirian Gereja HKBP Sukarami di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan multikultural Will Kymlicka (1995) yang menekankan pengakuan group-differentiated rights (hakhak pembedaan kelompok), yaitu hak kultural (cultural rights), Hak Representasi Subtantif (subtantrtive right of epresentation), dan hak otonomi internal (internal autonomy rights) serta didukung oleh landasan hak asasi manusia dalam pasal 28 UUD NRI 1945 (khususnya Pasal 28E dan Pasal 28I). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok minoritas mengalami hambatan berlapis dalam pemenuhan hak-hak multikulturalnya. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat administratif (seperti verifikasi dukungan warga, domisili, dan izin), tetapi juga bersifat sosial-politik, berdasarkan hak kultural, jemaat HKBP Sukarami belum memperoleh jaminan kebebasan mengekspresikan keyakinan dan fasilitas ibadah yang permanen dan sah, berdasarkan hak perwakilan khusus, aspirasi minoritas dalam mediasi dan forum FKUB belum memiliki pengaruh substantif karena tergerus oleh mayoritarianisme. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penundaan perizinan bertentangan dengan jaminan konstitusional Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai kebebasan beribadat sebagai non-derogable right, serta Pasal 14 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi akar hambatan struktural.