Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Satu Data Sumatera Selatan diterapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Program Satu Data Sumatera Selatan adalah kebijakan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan. Ini termasuk koordinasi yang belum optimal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana. Studi ini melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori-teori George C. Edward III tentang implementasi kebijakan digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori ini mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut hasil penelitian, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Satu Data Sumatera Selatan telah diterapkan, tetapi belum optimal. Dalam hal komunikasi, terdapat perbedaan pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan, tetapi informasi mengenai kebijakan telah disebarkan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan OPD. Sumber daya, pelaksana dinilai cukup baik, tetapi pengelolaan data terpengaruh oleh jumlah sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan yang buruk. Pada bagian disposisi, pelaksana menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung kebijakan, tetapi konsistensi OPD dalam menyediakan dan memperbarui data masih kurang. Sementara itu, standar operasional prosedur, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi telah tersedia pada aspek struktur birokrasi, tetapi sinergi antar-OPD masih perlu diperkuat agar integrasi data dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Satu Data Sumatera Selatan telah mengarah pada terwujudnya tata kelola data yang lebih terpadu, namun masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kualitas infrastruktur jaringan, peningkatan kepatuhan OPD dalam penyediaan data, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola data daerah yang berkualitas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021, Program Satu Data Sumatera Selatan, George C. Edward III.