Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah
dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi, sehingga pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 17 Tahun 2013 jo. UU No. 16 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas fungsi pembinaan dalam upaya pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan melalui Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Selatan periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan Teori Efektivitas
Organisasi Richard M. Steers (2005) dalam edisi terjemahan diperbarui yang
meliputi indikator goal attainment, integration, dan adaptation. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berjalan efektif.
Efektivitas ini ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman regulasi dan tertib
administrasi (goal attainment), serta kelancaran koordinasi dan komunikasi lintas
sektor (integration). Sementara itu, pada indikator adaptation, Kesbangpol mampu
menyesuaikan materi pembinaan dengan perkembangan regulasi dan kondisi
pelaksanaan program. Namun, penelitian juga menemukan bahwa evaluasi hasil
pembinaan belum dilakukan secara sistematis dan materi pembinaan belum
sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi berbasis outcome serta penyusunan
materi pembinaan yang lebih responsif agar pemberdayaan dapat berlangsung
secara berkelanjutan.
.Kata Kunci: Efektivitas Komunikasi Organisasi, Kesbangpol, Organisasi
Kemasyarakatan, Sosialisasi.