Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pemerintahan dalam mendukung koordinasi birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya kendala dalam koordinasi birokrasi, antara lain perubahan agenda pimpinan secara mendadak, keterbatasan sarana komunikasi pada kegiatan lapangan, miskomunikasi, serta keterlambatan proses administrasi dan disposisi surat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis penelitian menggunakan teori komunikasi pemerintahan Shafritz dan Russell dengan tiga aspek, yaitu komunikasi terarah, komunikasi berbasis struktur organisasi, serta komunikasi sistematis dan terdokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan telah mendukung koordinasi birokrasi melalui penyampaian informasi yang jelas, komunikasi sesuai struktur organisasi dan pembagian tugas, serta penggunaan prosedur administrasi, dokumentasi, dan teknologi komunikasi digital. Komunikasi dilakukan melalui rapat, komunikasi langsung, telepon, dan media digital sehingga membantu mempercepat penyampaian informasi dan koordinasi antarunit. Faktor pendukung meliputi kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, komunikasi langsung, pemanfaatan teknologi informasi, dokumentasi, dan kerja sama antarunit. Adapun faktor penghambat meliputi perubahan agenda pimpinan secara mendadak, miskomunikasi, keterlambatan disposisi surat, serta keterbatasan jaringan dan sarana komunikasi pada kegiatan lapangan.