Collaborative Governance Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Antar Desa Muara Lematang - Rantau Bayur Tahun 2022

Desa Rantau Bayur menghadapi permasalahan dalam perkembangan wilayah karena buruknya fasilitas jalan penghubung yang berbatasan dengan Desa Muara Lematang. PUPR kabupaten Muara Enim memberi wewenang kepada desa muara lematang untuk mengerakan kerjasama dengan desa rantau bayur dalam pembangunan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan drivers collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur jalan antar Desa Muara Lematang - Rantau Bayur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. pendekatan Fenomenologi dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai. Sehingga peneliti dapat menemukan bukti bahwa collaborative governance dalam pembangunan jalan antar Desa Muara Lematang – Rantau Bayur sudah terselesaikan yang ditengahi oleh pihak PUPR Kabupaten Muara Enim. Collaborative Governance dalam pembangunan infrastruktur jalan terdapat adanya konflik batas desa antara Desa Muara Lematang dan Desa Rantau Bayur. Pembangunan jalan desa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, LSM, Pihak Swasta dan Masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pemeliharaan pembangunan jalan. pembangunan jalan desa ini sumber dana dari pihak APBD kabupaten. Penyelesaian masalah penetapan batas wilayah yang sudah di lacak oleh Topografi Daerah Militer (Topdam) II Sriwijaya dan sudah disepakati dengan keluarnya Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Ditandatanggani langsung oleh kedua pihak desa. Hasil kajian peneliti memakain Teori Kirk Emerson, Nabachi dan Balogh memiliki dimensi Drivers dengan mengindentifikasi indikator dari kepemimpinan (Leadership), anggaran (Consequential Incetives), hubungan kerjasama (Interdependence), dan penyelesaian konflik (Uncertainty) dengan indikator berhasil menunjukan adanya Collaborative Governance.