Collaborative Governance Dalam Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Collaborative Governance dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif masyarakat desa, yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung terhadap hasil penetapan batas desa, terbukti krusial dalam proses ini. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, menghasilkan legitimasi dan dukungan yang lebih kuat dari warga setempat. Koordinasi antarlembaga pemerintah menjadi elemen kunci dalam keberhasilan Collaborative Governance ini. Kerjasama antara pemerintah kota, kecamatan, dan daerah memastikan bahwa proses penentuan batas desa berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi ini membantu mengatasi tantangan birokrasi dan kendala teknis yang muncul, sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses penetapan batas desa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang dicapai. Proses yang transparan dan akuntabel mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan proses dan keputusan yang diambil. Penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme dialog dan negosiasi merupakan salah satu keunggulan dari tata kelola kolaboratif. Dalam konteks penetapan batas desa, potensi konflik antar warga atau antar desa dapat diatasi dengan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menghasilkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan keputusan yang efektif, adil, dan diterima secara luas, serta menjadi model bagi desa-desa lain dalam menangani masalah serupa di wilayah mereka.
Kata Kunci: Collaborative Governance, penetapan batas desa, penegasan batas desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas.