EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah kebijakan Dinas Sosial Kota Palembang dalam mengatasi
gelandangan dan pengemis melalui Tim Penjangkauan sudah berjalan dengan baik atau
belum dan dapat mengatasi masalah tersebut di Kota Palembang
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif
dilakukan dengan kondisi alamiah langsung pada sumber data dan peneliti yang
menjadi instrument inti, data yang telah berhasil dikumpulkan akan berbentuk kalimat
atau gambar, tidak pada angka, fokus ke dalam proses dibandingkan produk atau hasil,
analisis data dengan cara induktif, dan lebih mementingkan makna. Dengan
menggunakan teori dari Samodra Wibawa dengan empat indikator sebagai teori utama
yaitu Eksplanasi, Kepatuhan, Audit, dan Akunting. Lalu teori kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif dari TNP2K sebagai teori pendamping.
Dari hal tersebut menghasilkan jika program ini belum dapat dikatakan berhasil
melalu kesimpulan yang peneliti hasilkan. Ada beberapa kendala dalam proses
pelaksanaannya mulai dari kurangnya Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial
walaupun dikatakan oleh pihak Dinas Sosial anggaran telah tercukupi, kurangnya
sumberdaya manusia sebagai Tim Penjangkauan, SDM yang belum memiliki integritas
yang kokoh, sehiingga tidak disiplin dalam melakukan penjangkauan, masih maraknya
pengemis dan gelandangan di sudut Kota Palembang. Meskipun Dinas Sosial Kota
Palembang sudah menaati Standar Operasional dalam penangkapan dan pemilihan
sasaran kebijakan, serta perilaku petugas sudah baik dalam melakukan penjangkauan
kepada pengemis dan gelandangan. Tidak terjadinya tahap pembinaan lanjutan oleh
Dinas Sosial di dalam panti dan hanya sekedar memberikan nasihat saja yang membuat
pengemis dan gelandangan kembali ke jalan dan mengulangi hal yang sama ketika
tidak ada petugas yang berjaga serta sanksi pemusnahan barang-barang pengemis dan
gelandangan yang peneliti rasa kurang tepat dalam memberikan sanksi administratif
yang berakibat rendahnya efek jera bagi sasaran kebijakan.