Negara Dan Prostitusi (Studi Responsibilitas Pemerintah Dalam Eksploitasi Perempuan Pekerja Seks Komersil Di Kota Palembang)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran dan responsibilitas pemerintah melalui langkah strategis terhadap program-program dalam fenomena eksploitasi perempuan pekerja seks komersil di Kota Palembang.
Dalam skripsi ini peneliti juga menggunakan metode kualitatif dengan melihat langsung fenomena yang sedang terjadi dan berkembang dalam patologi sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan tiga teori yang telah dianalisis, diantaranya teori patologi sosial yang terdapat 8 indikator yaitu (1) faktor moral dan akhlak, (2) faktor ekonomi, (3) faktor sosiologis, (4) faktor psikologis, (5) faktor kemalasan, (6) faktor biologis, (7) faktor yuridis, dan (8) faktor pendukung yang telah memenuhi sebagai penyebab-penyebab terjadinya prostitusi. Bahkan fenomena prostitusi ini telah merebak pada kasus Human Trafficking. Kemudian, peneliti juga menerapkan teori responsibilitas pemerintah menurut Jabra dan Dwivedi yang meliputi 5 indikator yakni pemahaman atas responsibilitas, pemberian wewenang sesuai dengan responsibilitas, evaluasi kinerja, tindakan yang akurat adil dan tepat waktu, serta komitmen pimpinan yang masih belum terpenuhi karena pemerintah kurang serius atas pertanggungjawaban dalam memberantas fenomena prostitusi. Bahkan oknum-oknum pemerintahan ikut terjerat dalam lingkaran prostitusi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik Thomas R. Dye yang menjelaskan “whatever government chooses to do or not to do”. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap fenomena prostitusi. Itu artinya pemerintah telah membuat produk kebijakan terhadap pembiaran kasus prostitusi meskipun pemerintah telah memberikan beberapa program tapi hanya sekedar formalitas saja. Dengan tidak adanya sikap respon dan tindakan preventif dari pemerintah, fenomena prostitusi akan terus beroperasi, menyebarkan penyakit menular HIV/AIDS, bahkan mengakar lebih luas dengan menjangkau tanpa ada batasan usia, status sosial, kultur budaya dan lain sebagainya.
Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini pemerintah kota Palembang dalam memberantas fenomena prostitusi tidak adanya lagi melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Kemudian, penjaringan yang dilakukan juga jarang dan hanya bersifat formalitas saja. Sehingga fenomena prostitusi belum dianggap penting sebagai masalah yang serius kemudian berujung merugikan pelaku serta masyarakat.

Kata Kunci : Prostitusi, Responsibilitas, Kebijakan